RSS

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

17 May

11.1 Pendahuluan

Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban ini didasarkan pada asas-asas sebagai berikut

  1. Asas Keseimbangan

Adalah di satu pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

  1. Asas Kelangsungan Usaha

Adalah terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

  1. Asas Keadilan

Adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tiap-tiap tagihan terhadap debior dengan tidak mempdulikan kreditor lainnya.

  1. Asas Integrasi

Adalah sistem hukum formil dan hokum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Dengan demikian UU kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan perlindungan bagi kepentingan para kreditor umum/konkuren yang perluasannya didasarkan pada ketentuan pada pasal 1131 Yo pasal 132 KUH Perdata, terdapat kelemahan dalam pelunasan utang piutang.

11.2 Pengertian Pailit

Menurut Black’s Law Distionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya.

Dalam pasal 1 butir 1 kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 butir 4, debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

11.3 Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Kepailitan

Berdasarkan Pasal 2 adalah sebagai berikut

  1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas
  2. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasana untuk kepentingan umum.
  3. Debitor adalah bank maka permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia
  4. Debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, penjamin dan lain-lain yang berhubungan dengan dana masyarakat.
  5. Debitor adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pension atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

11.4 Keputusan Pailit dan Akibat Hukumnya

Dalam pasal 21 Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Namun, ketentuan sebagaimana dalam pasal 21 di atas tidak berlaku terhadap barang-barang sebagi berikut.

  1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya
  2. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan
  3. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban member nafkah menurut undang-undang

11.5 Pihak-Pihak Terkait dalam Pengurusan Harta Pailit

Pihak-pihak yang terlibat adalah

1. Hakim pengawas bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit

2. Kurator bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit

3. Panitia kreditor bermaksud memberikan nasihat kepada Kurator

11.6 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam pasal 222, penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor.

Sementara itu, penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan kepada debitor yng tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Dalam hal penundaan hutang, hakim pengawas berkewajiban melakukan pengawasan pembayaran utang tetap berdasarkan

  1. Prakarsa hakim pengawas
  2. Permintaan pengurus atau permintaan satu atu lebih kreditor

Namun, Pasal 244 tidak berlaku penundaan kewajiban pembayaran utang, antara lain,

  1. Tagihan yang dijamin oleh gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan
  2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar
  3. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu

11.7 Pencocokan (Verifikasi) Piutang

Merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan karena dengan pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor, yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hokum tetap. Dalam hal ini, hakim pengawas dapat menetapkan

  1. Batas akhir pengajuan tagihan
  2. Batas akhir verifikasi pajak
  3. Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor

Semua kreditor menyerahkan piutangnya masing-masing kepada curator disertai dengan perhitungan tertulis lainnya. Dengan demikian curator berkewajiban untuk melakukan pencocokan antara perhitungan-perhitungan yang dimasukan dengan catatan dan keterangan bahwa debitor telah pailit.

11.8 Perdamaian

Debitor pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian (accord) kepada para krediturnya. Namun, apabila kreditor pailit mengajukan rencana perdamaian, batas waktunya paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang.

Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, hakim pengawas harus menentukan

  1. Hari terakhir tagihan
  2. Tanggal dan waktu rencana peramaiaan

Sementara itu, pengadilan berkewajiabn menolak pengesahan perdamaian apabila

  1. Harta debitor termasuk benda untuk mana dilaksanakan untuk menahan suatu benda
  2. Pelaksanaan pedamaian tidak cukup terjamin
  3. Pedamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan

Perdamaian atau pengesahan jika ditolak debitor pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut. Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian.

11.9 Permohonan Peninjauan Kembali

Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila

  1. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa dipengadilan sudah ada, tetapi belum ditentukan
  2. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.
 
Leave a comment

Posted by on May 17, 2011 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: